Lumpur Maut: Cerminan Buruknya Jalan di Manggarai Timur

Oleh: Velina Yerin

Kondisi jalan di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, seolah telah menjadi kisah lama yang tak pernah benar-benar berakhir. Julukan “lumpur maut” yang disematkan warga pada sejumlah ruas jalan utama bukan sekadar metafora hiperbolis, melainkan gambaran nyata buruknya tata kelola infrastruktur di daerah ini. Ketika jalan penghubung antardesa dan kecamatan berubah fungsi menjadi kubangan lumpur sedalam lutut, di situlah wajah pelayanan publik patut dipertanyakan.

Jalan Rusak: Antara Pembangunan dan Penderitaan

Bayangkan seorang pasien kritis yang harus meregang nyawa di atas kendaraan, bukan karena penyakit yang tak tertangani, melainkan karena akses jalan rusak sepanjang kurang lebih empat kilometer yang nyaris tak bisa dilalui. Peristiwa tragis yang terjadi pada awal 2026 ini bukanlah kejadian pertama. Jalan rusak di Manggarai Timur telah berulang kali memakan korban—baik korban jiwa akibat keterlambatan penanganan medis, maupun kerugian ekonomi akibat kendaraan terbalik dan terperosok.

Jalan yang seharusnya menjadi sarana konektivitas justru menjelma menjadi “penjara” yang menghambat rujukan pasien, distribusi hasil pertanian, serta aktivitas ekonomi warga. Dalam kondisi seperti ini, pembangunan kehilangan maknanya.

Kegagalan Perencanaan dan Kualitas Pekerjaan

Buruknya kondisi jalan mengindikasikan persoalan serius dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Berbagai laporan menunjukkan adanya ruas jalan desa yang baru dikerjakan, namun rusak kembali hanya dalam hitungan bulan. Kekecewaan warga bahkan mendorong pengaduan ke aparat penegak hukum karena proyek jalan dinilai dikerjakan secara asal jadi.

Dugaan rendahnya kualitas teknis, minimnya material yang layak, serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait menjadi sorotan utama. Tak jarang, perbaikan jalan hanya bersifat kosmetik—sekadar menutup permukaan tanpa memperbaiki sistem drainase. Akibatnya, setiap musim hujan tiba, jalan kembali hancur seolah tak pernah disentuh pembangunan.

Pembiaran yang Bersifat Sistematis

Pertanyaan mendasarnya adalah: mengapa kondisi ini terus berulang? Faktor topografi dan cuaca ekstrem kerap dijadikan kambing hitam. Namun, alasan tersebut menjadi lemah ketika dihadapkan pada fakta bahwa sejumlah ruas jalan dibiarkan rusak selama bertahun-tahun tanpa perbaikan permanen.

Ketika warga desa terpaksa bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya, itu merupakan tamparan keras bagi pemerintah daerah. Situasi ini bukan lagi semata persoalan teknis, melainkan persoalan kemauan politik dalam memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan dasar rakyat.

Keadilan Infrastruktur bagi Rakyat

Infrastruktur adalah hak dasar masyarakat. Jalan yang layak merupakan kunci utama akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketika pemerintah berbicara tentang target pembangunan, sementara realitas di lapangan masih berupa “lumpur maut”, maka keadilan sosial sedang mengalami ketimpangan serius.

Rakyat Manggarai Timur tidak menuntut jalan tol atau proyek mewah. Mereka hanya meminta jalan yang aman—jalan yang tidak mengancam nyawa setiap kali hujan turun.

Penutup

Lumpur maut di Manggarai Timur bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah cermin dari tata kelola yang buruk, pengawasan yang lemah, serta minimnya rasa urgensi dari para pemangku kebijakan. Jalan adalah cermin kepemimpinan. Selama jalan masih menjadi ancaman maut, selama itu pula pembangunan di Manggarai Timur belum benar-benar hadir untuk rakyat.