Indonesia Timur: Anak Diberi Makan, Guru Butuh Perhatian

Oleh: Maria Droste Erin Intan 

Program “MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)” digagas sebagai langkah besar untuk memperbaiki sumber daya manusia di Indonesia. Gagasan dasarnya cukup penting yaitu: anak-anak yang sehat dan gizi cukup akan lebih siap belajar. kebijakan ini juga perlu diapresiasi, ini salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap anak-anak bangsa. Di Indonesia bagian Timur memang masih banyak anak-anak yang kekurangan gizi dan dengan angka stunting paling serius.

Sebagaimana diberitakan oleh Kompas, program MBG mulai dijalankan sejak Januari 2025 dengan target awal sekitar 3 juta lebih siswa menerima makanan bergizi setiap hari dengan nilai sekitar Rp10.000 per porsi. Pemerintah juga menargetkan penerima manfaat akan terus bertambah secara bertahap hingga menjangkau puluhan juta anak sekolah di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjadikan MBG sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 (Kompas.com, Januari 2025).

Ketika kebijakan ini diterapkan di pedalaman Indonesia bagian Timur, seperti NTT, Maluku, dan Papua anak-anak memang menghadapi persoalan kekurangan gizi, akses pangan, dan kemiskinan struktural. Dalam konteks ini MBG menjadi penyelamat nyata untuk anak-anak datang ke sekolah dalam keadaan perut terisi dan energi yang cukup untuk belajar.

Namun dikondisi lain, para guru di Indonesia bagian Timur masih terlalu banyak yang belum mendapatkan gaji yang layak. Masih banyak guru honorer yang sering diabaikan dan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai, seperti fasilitas sekolah yang terbatas, ketersediaan buku yang minim, jaringan internet yang tidak stabil, serta kekurangan ruangan kelas. Mirisnya penghasilan mereka sering kali tidak sesuai dengan pengorbanan yang diberikan.

Data yang juga diberitakan oleh Kompas menunjukkan bahwa rata-rata gaji guru ASN golongan III berkisar Rp4 juta sampai Rp7 juta per bulan, sementara banyak guru honorer menerima gaji jauh di bawah itu, bahkan di sejumlah daerah masih berada di bawah upah minimum setempat. Dalam salah satu pemberitaan, Komisi X DPR bahkan menyebut bahwa secara ideal gaji guru bisa mencapai Rp25 juta per bulan jika ingin disetarakan dengan profesi profesional lainnya (Kompas.com, Mei 2025). Realitas ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan pendidik di lapangan.

Data dari Kompas menunjukkan bahwa di banyak daerah kondisi gaji guru honorer masih jauh dari layak. Secara nasional, ratusan ribu guru honorer menerima gaji yang rendah. Rata-rata guru honorer di berbagai wilayah hanya menerima honor berkisar antara Rp 780.000 hingga Rp 3,3 juta per bulan, tergantung jenjang sekolah, dan sering dibayarkan dari alokasi dana BOS yang tak memadai.

Lebih menyayat lagi, laporan Kompas sebelumnya bahkan menunjukkan kondisi guru honorer di pedalaman Nusa Tenggara Timur yang hanya diupah Rp 100.000 hingga Rp 1 juta per bulan, meskipun mereka bertugas mengajar di lingkungan yang penuh tantangan dan dengan fasilitas minim.

Ketika negara hadir dengan program besar MBG maka masyarakat tentunya bersyukur, namun jika disaat yang sama guru masih bergumul dengan masalah ekonomi, rasa keadilan patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin negara berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan, jika kesejahteraan tenaga pendidik saja belum menjadi prioritas utama?

Polemik ini seharusnya tidak dilihat sebagai pertentangan antara dua kepentingan. Ini soal keberanian negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang holistik di Indonesia terlebih khusus di Indonesia bagian Timur. MBG bisa menjadi sangat efektif jika disertai kebijakan yang memperkuat guru, khususnya di daerah pedalaman.

Jika kebijakan-kebijakan ini berjalan bersamaan, maka dampaknya akan sangat luar biasa. Anak-anak di pedalaman Indonesia Timur tidak hanya mendapat makanan bergizi tetapi juga pembelajaran yang berkualitas dari guru yang sejahtera dan termotivasi. Indonesia Timur sering disebut “halaman belakang” pembangunan. Jika negara betul-betul ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka perhatian terhadap guru-guru terlebih khusus guru-guru di pedalaman menjadi prioritas nyata, bukan sekedar omon-omon.

Guru pedalaman bukan hanya menjalankan profesi, tapi mereka menjalankan panggilan pengabdian. Mereka tetap mengajar meski fasilitas terbatas, gaji kecil, dan tetap berharap meski sering diabaikan. Mengabaikan mereka berarti melemahkan fondasi pendidikan itu sendiri.

Polemik antara MBG dengan kesejahteraan guru mengajarkan satu hal penting: kebijakan pemerintah jangan hanya setengah hati, memberi makan anak adalah hal yang mulia. Memuliakan guru adalah kewajiban moral. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Jika Indonesia ingin membangun generasi emas, sekalipun di pedalaman Indonesia bagian Timur, dua hal ini harus selalu berjalan bersamaan, anak yang sehat dan guru yang sejahtera. Karena di dalam ruangan kelas sederhana di desa-desa terpencil itulah masa depan dibentuk oleh tangan-tangan guru yang setia dan selalu terabaikan.