Janji Manis yang Cepat Basi: Menanti Pembangunan di Ujung Desa

Oleh: Velsinal Yerin

Setiap musim pemilihan tiba, janji tentang jalan mulus selalu menjadi komoditas politik yang paling laku dijual. Kandidat datang membawa harapan baru: pembangunan, pemerataan, dan akses yang lebih baik bagi masyarakat desa. Namun bagi warga di pelosok negeri, janji-janji tersebut sering kali terasa seperti makanan yang cepat basi—manis di awal, tetapi berubah menjadi kekecewaan ketika masa jabatan berjalan.

Di tengah gemerlap pembangunan jalan tol yang membelah kota-kota besar, nasib jalan desa masih kerap dianaktirkan. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas warga justru berubah menjadi kubangan lumpur saat musim hujan dan hamparan debu ketika kemarau datang.

Negara Hadir Saat Kampanye, Amnesia Setelah Pemilu

Sudah menjadi rahasia umum bahwa perbaikan jalan desa kerap hanya menjadi komoditas politik lima tahunan. Aspal sering kali turun tepat saat musim pilkada atau pemilu tiba. Namun setelah suara diraup dan kursi kekuasaan berhasil diduduki, janji perbaikan jalan perlahan menguap bersama debu yang beterbangan di jalan-jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.

Polanya hampir selalu sama. Saat kampanye, para kandidat datang menelusuri jalan berlubang sambil berjanji akan memperbaikinya dalam waktu singkat jika terpilih. Tetapi setelah kekuasaan diraih, berbagai alasan klasik mulai bermunculan: keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), realokasi anggaran untuk program lain, hingga persoalan status jalan yang dianggap bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan milik provinsi atau bahkan pemerintah pusat.

Bagi masyarakat desa, birokrasi seperti ini terasa jauh dari realitas keseharian mereka. Yang mereka lihat bukanlah perdebatan kewenangan, melainkan jalan rusak yang setiap hari harus mereka lalui.

Mengapa Perbaikan Terasa Begitu Lambat?

Secara teknis, pemerintah memang menghadapi berbagai tantangan nyata. Kenaikan harga material, kondisi cuaca ekstrem, hingga proses pembebasan lahan sering kali menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur. Namun bagi warga desa yang setiap hari harus membawa hasil bumi melewati jalan berlubang dan berlumpur, alasan-alasan teknis tersebut kerap terasa seperti pembenaran atas lambatnya prioritas pembangunan.

Padahal, pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan desa. Dalam beberapa tahun terakhir, dana untuk pembangunan dan pemberdayaan desa terus meningkat, bahkan mencapai puluhan triliun rupiah dalam rencana anggaran nasional. Sayangnya, implementasi di lapangan sering kali tersendat oleh birokrasi yang berbelit, perencanaan yang kurang matang, serta pengawasan proyek yang lemah.

Ketika aspal tak kunjung tiba, warga di berbagai daerah akhirnya memilih memperbaiki jalan secara swadaya. Mereka mengumpulkan uang, membeli batu, atau menimbun lubang dengan material seadanya. Inisiatif ini memang menunjukkan semangat gotong royong masyarakat desa, tetapi sekaligus menjadi tamparan keras bagi pemerintah yang gagal memenuhi janji pembangunan.

Jalan Desa Bukan Infrastruktur Kelas Dua

Infrastruktur bukanlah hadiah dari politisi, melainkan hak dasar warga negara. Jalan desa bukan sekadar akses transportasi, tetapi juga jalur kehidupan: tempat hasil pertanian diangkut, anak-anak berangkat sekolah, dan warga memperoleh layanan kesehatan.

Jika pemerintah benar-benar ingin membangun dari pinggiran—seperti yang sering digaungkan dalam berbagai pidato pembangunan—maka jalan desa harus ditempatkan sebagai prioritas yang setara dengan proyek-proyek besar di kota. Pembangunan tidak boleh hanya terlihat megah di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus terasa nyata di ujung-ujung desa.

Jangan biarkan harapan masyarakat desa terus membusuk bersama janji-janji yang tak pernah terealisasi. Karena bagi mereka, jalan yang layak bukan sekadar soal aspal—melainkan tentang keadilan pembangunan yang selama ini terlalu lama tertunda.