Aktivis GMNI NTT, Alvino Latu, Desak APH Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Irigasi Wae Necak: “Petani Adalah Kaum Marhaen yang Dirugikan”

MANGGARAI TIMUR, KOMPASFLORES.COM–Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nusa Tenggara Timur, Alvino Latu, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jaringan irigasi Wae Necak di Desa Compang Necak, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.

Proyek dengan nilai kontrak Rp 1,732 miliar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 itu dikerjakan oleh CV. Tulus Karya, di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Manggarai Timur.

Namun, hasil pantauan di lapangan menunjukkan adanya indikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, terutama dalam penggunaan material pasir dan batu yang tidak melalui uji laboratorium sebagaimana diwajibkan.

“Rakyat Kecil yang Menjadi Korban”

Kepada media ini, Alvino Latu menegaskan bahwa proyek irigasi yang dikerjakan asal-asalan telah merugikan masyarakat tani yang bergantung pada aliran air dari jaringan irigasi tersebut.

“Pembangunan irigasi seharusnya menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi kalau dikerjakan tanpa memperhatikan mutu, itu sama saja menipu rakyat kecil. Ini bentuk pengkhianatan terhadap kaum marhaen,” tegas Alvino, Sabtu (25/10/2025).

Menurutnya, irigasi bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan urat nadi ekonomi rakyat.

Ketika irigasi rusak karena kualitas pembangunan yang buruk, maka yang paling dirugikan adalah petani, kelompok masyarakat yang menjadi inti perjuangan Marhaenisme Bung Karno.

Desakan Pemeriksaan Terhadap Pihak Terkait

Aktivis GMNI NTT melalui Alvino Latu meminta agar Kejaksaan Negeri Manggarai segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, hingga konsultan pengawas.

“Kami mendesak APH bertindak cepat. Ini uang rakyat. Jika ada penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban hukum. Jangan biarkan petani terus menjadi korban dari proyek yang dikerjakan asal-asalan,” ujar Alvino menambahkan.

Dasar Pergerakan: Pandangan Marhaenisme.

Lebih lanjut, Alvino menegaskan bahwa sikapnya sebagai aktivis GMNI NTT dalam isu ini berangkat dari semangat Marhaenisme, ideologi perjuangan yang diajarkan oleh Ir. Soekarno, yang menempatkan petani sebagai simbol kemandirian rakyat Indonesia.

“Marhaenisme mengajarkan bahwa pembangunan harus berpihak pada rakyat kecil. Kalau irigasi saja dibangun asal-asalan, itu artinya negara tidak serius menyejahterakan kaum tani yang menjadi tulang punggung bangsa,” jelasnya.

Menurut Alvino, proyek irigasi seperti Wae Necak mestinya menjadi instrumen pemberdayaan rakyat, bukan ladang korupsi atau keuntungan pribadi. Saya menilai bahwa bentuk-bentuk penyimpangan dalam pembangunan publik adalah cermin lemahnya pengawasan dan degradasi moral birokrasi.

Alvino Latu menegaskan bahwa sebagai aktivis GMNI akan terus mengawal kasus ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral terhadap rakyat kecil.

“Keberpihakan sebagai aktivis GMNI tentu harus berdiri di barisan petani — kaum marhaen sejati. Kami akan terus bersuara agar pembangunan di Manggarai Timur benar-benar berpihak pada rakyat, bukan menjadi proyek formalitas tanpa manfaat,” pungkasnya.