Proyek Irigasi Rp102 Miliar Disorot, MD KAHMI Manggarai Timur Akan Lapor ke Kejati NTT dan Gelar Aksi

KUPANG, KOMPASFLORES.COM — Dugaan penyimpangan dalam proyek rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi senilai Rp102,1 miliar di Kabupaten Manggarai Timur kian menuai sorotan. Kali ini, desakan datang dari Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Manggarai Timur.

MD KAHMI Manggarai Timur menyatakan akan membawa kasus tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila laporan pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Kejaksaan Negeri Manggarai.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MD KAHMI Manggarai Timur, Muhamad Al Marif Abdurazak, menyikapi laporan Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Manggarai terkait dugaan penyimpangan proyek irigasi yang dibiayai APBN tersebut.

“Jika Kejari Manggarai tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani laporan ini, kami akan melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi NTT,” kata Muhamad Al Marif Abdurazak kepada Kompasflores.com, Jumat (20/2/2026).

Akan Melakukan Aksi Demonstrasi

Selain menempuh jalur pelaporan resmi ke Kejati NTT, MD KAHMI Manggarai Timur juga menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat sebagai bentuk tekanan moral kepada aparat penegak hukum.

“Aksi demonstrasi akan kami lakukan di Kejati NTT. Ini adalah bentuk kontrol publik agar penegakan hukum tidak berhenti pada tataran wacana,” ujar Al Marif.

Menurut dia, proyek irigasi bernilai ratusan miliar rupiah tersebut menyangkut langsung kepentingan petani dan ketahanan pangan masyarakat. Karena itu, penanganannya tidak boleh dilakukan setengah-setengah.

Desak Penegakan Hukum Transparan

MD KAHMI Manggarai Timur menilai berbagai temuan lapangan yang diungkap LPPDM—mulai dari dugaan kualitas pekerjaan yang buruk, metode kerja yang tidak profesional, hingga potensi kerugian keuangan negara—merupakan indikasi serius yang wajib ditindaklanjuti secara hukum.

“Ini bukan sekadar proyek bermasalah, tetapi menyangkut uang negara dan masa depan petani. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat, transparan, dan akuntabel,” tegas Al Marif.

Ia menambahkan, apabila penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, pihaknya akan terus mengonsolidasikan gerakan dan melibatkan elemen masyarakat sipil lainnya.

Desakan Audit Menyeluruh

Ketua MD KAHMI Manggarai Timur juga mendesak dilakukannya audit teknis dan audit keuangan secara menyeluruh terhadap proyek irigasi tersebut, termasuk memeriksa kontraktor pelaksana serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengawasan.

“Kami ingin memastikan tidak ada pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum, terlebih jika berpotensi merugikan keuangan negara,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejari Manggarai maupun Kejati NTT belum memberikan keterangan resmi terkait rencana pelaporan lanjutan dan aksi demonstrasi yang disampaikan MD KAHMI Manggarai Timur.

Kompasflores.com akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini serta upaya klarifikasi dari aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya.